HIMKI: Pemerintah Harus Perkuat Proteksi Industri Dalam Negeri di Tengah Ketegangan Perdagangan Global

Jakarta - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyampaikan sikap resmi atas perkembangan kebijakan perdagangan global, khususnya terkait kenaikan Bea Masuk Impor (BMI) oleh Amerika Serikat dan potensi pergeseran isu menuju pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) maupun Non-Tariff Measures (NTM) lainnya.

Menanggapi arahan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, HIMKI menegaskan bahwa kebijakan proteksionisme oleh AS berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pasar pelampiasan produk dari negara-negara terdampak. Untuk itu, HIMKI menggarisbawahi tiga poin penting:

1. Lindungi Pasar Domestik dari Lonjakan Produk Impor

Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menyatakan bahwa pasar domestik Indonesia harus dilindungi dari banjir produk impor sebagai imbas dari kebijakan tarif AS. “Indonesia bukan pasar pelampiasan. Pemerintah perlu bersikap tegas untuk menjaga keberlangsungan industri nasional,” ujarnya.

HIMKI mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pengamanan pasar, termasuk kemungkinan pengenaan safeguards atau tarif tambahan terhadap produk-produk impor yang mengancam industri lokal.

2. Kebijakan TKDN Harus Dipertahankan dan Diperkuat

HIMKI menolak wacana pelonggaran TKDN sebagai respons terhadap tensi dagang global. Kebijakan TKDN selama ini:

• Telah meningkatkan permintaan produk dalam negeri, terutama dari belanja pemerintah.

• Memberikan kepastian bagi investasi industri manufaktur.

• Menjadi jaminan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja di sektor padat karya seperti mebel dan kerajinan.

“Melemahkan TKDN sama dengan melemahkan industri nasional dan mengorbankan masa depan pekerja kita,” tegas Abdul Sobur.

3. Perang Tarif Harus Direspon Secara Simetris, Bukan Digeser ke NTM

HIMKI mendorong pemerintah agar tidak mengalihkan isu perang tarif menjadi isu pelonggaran NTM atau NTB. HIMKI menyarankan agar:

• Kebijakan tarif digunakan sebagai alat respon strategis, termasuk terhadap produk manufaktur AS yang tidak memiliki keunggulan kompetitif.

• Bila perlu, diberlakukan tarif masuk 0% terhadap produk tertentu dari AS untuk menunjukkan kepercayaan terhadap daya saing industri Indonesia sendiri.

HIMKI Siap Bersuara Bersama Pemerintah.

Sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan industri kreatif berbasis sumber daya lokal, HIMKI menyatakan kesiapan untuk:

• Menyuarakan isu ini secara konsisten di media dan ruang publik.

• Berkoordinasi dengan asosiasi industri lainnya untuk menyatukan sikap.

• Mendukung pemerintah dalam menjaga keberlangsungan industri dalam negeri dan menjaga keseimbangan perdagangan nasional.

Jakarta, 5 April 2025