Mebel Lokal untuk Pendidikan: Harapan HIMKI Pada Pemerintahan Presiden Prabowo

YOGYAKARTA — Industri mebel dalam negeri menyimpan potensi besar untuk mendukung pengadaan sarana pendidikan di Indonesia. Dengan anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN, pelaku usaha mebel berharap pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap produk lokal.

Harapan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Heru Prasetyo, dalam sebuah wawancara di Yogyakarta, Senin (27/1) kemarin.

“Dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN, pengadaan sarana prasarana seperti bangku sekolah menjadi peluang besar bagi pelaku industri mebel dalam negeri. Kami berharap pemerintah memprioritaskan pelaku usaha di bawah HIMKI dalam pengadaan ini melalui e-katalog LKPP,” ujar Heru saat ditemui di Yogyakarta.

Menurut Sekretaris Jenderal HIMKI, Maskur Zainuri, kebijakan pemerintah yang memprioritaskan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan langkah tepat untuk menekan impor dan mendorong pertumbuhan industri lokal. “Pemerintah sudah membuka jalan melalui kebijakan TKDN. Namun, HIMKI berharap ada komitmen yang lebih kuat agar produk mebel lokal, terutama untuk kebutuhan pendidikan, menjadi prioritas,” tegas Maskur.

Heru Prasetyo, yang juga pemilik CV Blotan Asia Art di Sleman, Yogyakarta, menambahkan bahwa HIMKI memiliki jaringan luas dengan 18 Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang tersebar di seluruh Indonesia. “Ini memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk mendistribusikan pengadaan barang ke berbagai daerah. HIMKI siap membantu pemerintah mewujudkan program pengadaan ini,” katanya.

Menurut Heru, industri mebel dalam negeri saat ini menghadapi tantangan besar akibat menurunnya permintaan ekspor. Data menunjukkan ekspor mebel Indonesia mengalami penurunan signifikan, sehingga pasar domestik menjadi solusi strategis untuk menjaga produktivitas.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada pasar ekspor yang masih lesu. Pengadaan mebel sekolah ini bisa menjadi katalisator untuk menjaga kelangsungan produksi dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru,” tambah Maskur Zainuri.

Sebagai gambaran, setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki ratusan sekolah dasar dan menengah pertama. Jika rata-rata satu sekolah memiliki enam kelas dengan masing-masing kelas membutuhkan 35 set bangku, kebutuhan ini sangat besar dan cukup untuk menghidupkan industri mebel dalam negeri.

Heru mengingatkan para anggota HIMKI untuk terus meningkatkan kualitas produk dan mengikuti aturan pemerintah, termasuk mendapatkan sertifikasi TKDN dan memanfaatkan e-katalog versi 6 yang diluncurkan oleh LKPP. “Teman-teman di daerah harus segera beradaptasi dengan regulasi baru ini. Pemerintah juga masih memberikan fasilitas untuk mendapatkan sertifikat TKDN melalui Kementerian Perindustrian,” ujarnya.

HIMKI juga mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan terhadap pelaku UMKM di sektor mebel, baik melalui fasilitas sertifikasi maupun pembukaan akses pasar. Heru berharap, selain memenuhi kebutuhan pendidikan, program pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) juga mengutamakan penggunaan produk mebel lokal.

“Kami ingin memastikan bahwa industri mebel dalam negeri terus bergerak maju. Kebijakan yang berpihak pada produk lokal tidak hanya membantu pelaku usaha, tetapi juga menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.

(PosSore-aryodewo)