Pelaku Industri Furniture dan Kerajinan Harus Peduli dengan Perkembangan Peraturan Deforestasi UE

JAKARTA — Parlemen Eropa telah menyetujui amandemen Peraturan Deforestasi UE (EUDR), termasuk pengenalan kategori baru bernama ‘tanpa risiko’ serta konfirmasi penundaan implementasi selama 12 bulan. Kategori ini melengkapi penilaian risiko sebelumnya yang meliputi kategori tinggi, standar, dan rendah.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk masuk dalam kategori ‘tanpa risiko’ ini mencakup bukti reforestasi sejak 1990, kepatuhan terhadap perjanjian iklim dan hak asasi manusia, serta penegakan ketat undang-undang terkait deforestasi.

Menurut Darren Thomas, CEO Double Helix Tracking Technologies, kriteria ini akan menjadi tantangan besar dan sangat berpotensi politis. Ia mencontohkan, jika suatu negara seperti Amerika Serikat kembali menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris, negara tersebut otomatis kehilangan status ‘tanpa risiko’. Meski menuai kritik, aturan ini dianggap memperkuat tujuan EUDR dalam memastikan transparansi dan keberlanjutan rantai pasok global, terutama di sektor kayu dan furnitur.

Seperti diketahui, Double Helix Tracking Technologies adalah salah satu perusahaan yang terlibat dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi baru ini. Dengan teknologi berbasis DNA, perusahaan ini mampu melacak bahan baku hingga ke sumber hutan asli. Teknologi ini tidak hanya memastikan keaslian bahan, tetapi juga memberikan transparansi menyeluruh pada rantai pasok.

“Langkah ini sangat penting bagi industri furnitur yang berorientasi ekspor ke Uni Eropa untuk memenuhi standar lingkungan dan legalitas yang ketat,” kata Darren Thomas, dikutip dari Double Helix Indonesia Selasa (26/11).

Penundaan implementasi selama 12 bulan dinilai memberikan waktu bagi pelaku industri untuk mempersiapkan diri. Darren Thomas menekankan perlunya penilaian rantai pasok secara menyeluruh, termasuk perubahan struktural signifikan untuk memastikan semua bahan dapat dilacak hingga ke lokasi sumbernya.

Upaya memperketat kepatuhan terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) terus bergulir. Darren Thomas menegaskan bahwa usulan untuk memperpanjang penundaan implementasi hingga 24 bulan dan mengecualikan pedagang Uni Eropa dari persyaratan kepatuhan telah ditarik. Langkah ini diambil untuk memastikan semua pihak dalam rantai pasok memikul tanggung jawab yang sama dalam menjaga keberlanjutan dan transparansi.

“Dengan menarik usulan tersebut, fokus kini tertuju pada penerapan yang adil dan menyeluruh. Semua pelaku rantai pasok harus menunjukkan komitmennya,” ujar Darren. Usulan ini kini berada di tangan Komite ENVI, dengan negosiasi antara Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Uni Eropa yang dijadwalkan berlangsung minggu ini.pedagang uni eropa sidang pleno 16–19 Desember 2024. Jika tidak ada hambatan, regulasi akan berlaku efektif mulai 30 Desember 2024.

Peluang dan Tantangan

Komite ENVI (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety) memainkan peran kunci dalam menetapkan standar lingkungan yang ketat, termasuk penggunaan bahan baku berkelanjutan, pengendalian bahan kimia berbahaya, dan pengelolaan limbah industri. Kebijakan ini tak hanya mendukung ekonomi sirkular, tetapi juga mendorong inovasi desain furnitur yang ramah lingkungan dan tahan lama.

Namun, bagi industri furnitur, kepatuhan terhadap EUDR memerlukan persiapan serius. Darren menjelaskan, penundaan selama 12 bulan sangat dibutuhkan untuk menyusun ulang rantai pasok, memastikan transparansi bahan baku hingga ke sumber hutan, dan menerapkan penilaian risiko menyeluruh.

Meski memberatkan, Darren menekankan bahwa regulasi ini membawa peluang besar bagi produsen furnitur untuk meningkatkan citra merek sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab secara lingkungan. “Kami siap membantu klien dalam setiap tahap proses kepatuhan, memastikan sistem mereka siap jauh sebelum tenggat waktu,” tutupnya.

Dengan regulasi baru ini, industri furnitur global, termasuk dari Indonesia, dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya mengikuti standar tinggi Uni Eropa, tetapi juga membuktikan bahwa keberlanjutan dapat menjadi nilai tambah dalam bersaing di pasar internasional.

“Kepatuhan EUDR memang memberatkan, tetapi dengan pendekatan yang tepat, semua dapat memenuhi tenggat waktu sambil tetap menjaga keberlanjutan,” ujarnya.  Dengan rencana adopsi final pada Desember 2024, amandemen ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri global, termasuk sektor furnitur Indonesia, untuk menunjukkan komitmen  terhadap keberlanjutan dan inovasi dalam desain yang ramah lingkungan.  DoubleHelix siap mendukung setiap langkah. Jika memiliki pertanyaan atau memerlukan panduan lebih lanjut, hubungi email yayuk@doublehelixtracking.com atau WhatsApp di +62 821 3939 8219.  (aryo), PosSore